Dalam semester terakhir, berbagai ujian menimpa kaum intelektual. Kaum ini mendapat tempat begitu baik dalam ruang sosial. Sejumlah kasus bisa menyebabkan kepercayaan ini akan terbalik. Semacam ujian publik. Ketika para intelektual dianggap sebagai barometer perilaku publik, ternyata kaum ini juga akan dianggap sama dengan komunitas sosial yang lain.
Belum selesai kasus isu plagiat yang dilakukan salah satu rektor –isu yang sangat sensitif bagi moralitas intelektual, publik dikejutkan dengan adanya pelecehan seksual terhadap dosen oleh rektor lainnya. Dalam dua hari ini, rangkap jabatan terungkap dilakukan rektor terpandang.
Peneliti salah satu lembaga pengawas rasuah, membongkar posisi Rektor Universitas Indonesia (UI), Ari Kuncoro, yang saat ini menjabat wakil komisaris salah satu badan usaha milik negara (Serambi, 29/6/2021). Memang data semacam ini bukan sesuatu yang luar biasa. Ia bisa ditelusuri dengan mudah. Namun ada pihak yang membuka hal ini pada saat yang tepat, membuat info ini mendapat tempat penting.
Hal di atas tidak terjadi sendirinya. Dalam dua hari ini sedang renyah ada organisasi mahasiswa UI yang mengkritik presiden. Ada banyak pihak yang kebakaran jenggot, termasuk rektor sendiri. Padahal presiden sendiri, sebagai pihak yang sedang dikritik, senyum-senyum saja.
Tersebutlah nama Rektor UI yang merasa gerah dengan kritik mahasiswanya terhadap presiden. Sebagai intelektual yang berpikir merdeka, seharusnya ada proses edukasi yang dilakukan. Ada ajakan berpikir yang seharusnya sebagai ruangnya. Bukan main ancam-ancaman. Kampus seharusnya memperlihatkan wajah yang berbeda. Saya tidak ingin melihat substansi kritik. Hal menarik bagi saya justru posisi Rektor UI yang disinyalir memiliki jabatan lain. Alasan ini sepertinya membuat ia agresif terhadap mahasiswanya.
Setiap berbicara tentang jabatan, selalu renyah dengan tunjangan dan fasilitas. Bisa jadi wajar jika orang akan terganggu jika ada hal-hal yang dibayangkan akan membuatnya tersandung dari jabatan yang sedang dirangkumnya.
Intelektual memalukan
Perilaku semacam ini memalukan dilakukan seorang intelektual. Saya yakin perilaku ini tidak sedikit. Hanya waktu saja yang akan membukanya. Banyak intelektual yang bermental buruk. Padahal bagi publik, moral intelektual dipandang pada posisi terpandang. Posisi inilah, orang yang berbicara ideal, namun membabat juga dalam realitas. Orang yang seharusnya tiada henti berceramah tentang kebaikan, bersamaan dengan menolak menerima hal-hal yang tidak benar.
Saya ingin menulis hal ini tidak hanya untuk orang tertentu. Mereka yang menggunakan kesempatan dan jabatan tertentu di dalam kampus, untuk mendapatkan hal yang lain. Pilihan yang seharusnya tidak dilakukan oleh mereka yang kaum intelektual.
Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan “intelektual” sebagai “cerdas; berakal; dan berpikiran jernih berdasarkan ilmu pengetahuan”, dan “(yang) mempunyai kecerdasan tinggi; cendikiawan”. Kata ini berasal dari “intelek” yang berarti “Psi daya atau proses pikiran yang lebih tinggi yang berkenaan dengan pengetahuan; daya akal budi; kecerdasan berfikir”, dan “(kaum) terpelajar; cendikia”.
Berdasarkan keterangan istilah ini, menjadi jelas bahwa intelektual adalah kaum terpelajar, memiliki kecerdasan, dan berhubungan dengan pendayagunaan kecerdasannya untuk perbaikan masyarakat. Orang-orang yang berlabel “pandai” sebagaimana dijelaskan sebagai yang “berpikiran jernih berdasarkan ilmu pengetahuan”, seharusnya menjadi batasan dalam berperilaku.
Bila melihat konsep yang berikutnya, berupa “proses pikiran yang lebih tinggi berkenaan dengan pengetahuan”, bisa dimaknai dalam konteks daya guna. Dalam hal ini, seorang intelektual amat ditentukan oleh satu bahasa antara perkataan dengan perbuatan. Bukan “cakap tak serupa bikin”.
Secara sederhana, demikianlah yang bisa saya tangkap dari kata “intelektual” ini. Orang yang idealnya bermental baik, menggunakan hati nurani saat berhadapan dengan hal-hal krusial dalam hidupnya.
Memalukan intelektual
Masalahnya adalah banyak dari kaum intelektual ini yang menggarap hati nuraninya untuk kepentingan lain –di luar tujuan-tujuan intelektual. Keadaan ini dipicu oleh terbukanya persandingan antara kaum intelektual dengan kekuasaan, baik kekuasaan politik maupun kekuasaan (pemegang) uang.
Akhir-akhir ini semakin terang benderang terlihat suasana saling membutuhkan. Kaum intelektual membutuhkan kemapanan (biasanya dari kekuasaan politik) untuk kehidupannya agar tidak memperoleh kesulitan hidup. Kita bisa lihat sekeliling kita dengan bertambahnya tingkat kemapanan orang-orang yang diklaim sebagai intelektual. Sebaliknya, kekuasaan yang memegang uang juga membutuhkan kaum intelektual dalam rangka memberi legitimasi atas berbagai kebijakannya.
Sesampai di sini lahir pertanyaan, yang diharapkan yang mana sebenarnya? Apakah intelektual yang mendekat kepada kekuasaan, ataukah kekuasaan yang mendekat kepada intelektual? Namun yang jelas keduanya ada nuansa saling butuh. Namun tidak adil bila hubungan timbal balik itu berlangsung dalam suasana yang tidak setara. Suasana seperti ini seyogianya tidak diukur oleh mereka yang saling membutuhkan semata, namun juga pihak lain yang berkaitan dengan pihak-pihak yang di sekelilingnya. Pihak yang berhubungan langsung dengan kebijakan adalah orang banyak. Sebab segala kebijakan dari tangan mereka yang memiliki kuasa, berimbas kepada rakyat banyak.
Penekanan saya seperti itu penting untuk disampaikan. Bahwa tidak ada persoalan intelektual akan mendekat kepada kekuasaan, apalagi dengan keinginan untuk mempercepat melakukan perubahan. Namun bayangkan, bila perubahan yang ingin dipercepat itu bukan untuk perbaikan masyarakat, tapi melakukan pembodohan, manipulasi, menyokong ketidakbenaran, memperkuat kekuasaan korup, bahkan ikut serta dalam perilaku korup, dan sebagainya. Orang pandai sering digunakan untuk “meluruskan” ketidaklurusan kebijakan. Bila ini yang terjadi, maka sungguh akan ada yang dirugikan. Persandingan seperti itulah yang harus kita tolak. Bahwa orang-orang yang pandai, tidak boleh berdiri di belakang kepentingan yang tidak berpihak kepada perbaikan.
Kerapkali seorang intelektual, ketika sudah bergandeng mesra dengan kelompok yang berkepentingan itu, ia tidak bisa lagi mempertahankan kemurnian nuraninya. Kekuatan intelektual kemudian dipergunakan untuk kelompok itu, dengan tetap mengatakan bahwa segalanya berdasar nurani.
Selain itu bukan berarti tidak ada tantangan bagi yang berdiri bebas di luar kekuasaan. Masalah utamanya adalah berbagai kebutuhan yang semakin hari semakin banyak –di mana alasan inilah yang membuat banyak intelektual tergoda. Bukan masalah ringan dalam memalingkan wajah dari godaan tersebut. Jadi ini juga menjadi tantangan.
Artinya tetap ada dua pilihan, dengan demikian melahirkan dua konsekuensi. Dua pilihan itu, bisa saja akan mendapatkan konsekuensi yang tidak dibayangkan. Ada intelektual yang berada dalam lingkaran kekuasaan, tapi ia tetap menempuh jalannya. Namun pilihan ini diyakini sangat jarang. Demikian juga dengan intelektual yang berdiri bebas di luar kekuasaan, bukan berarti tetap bisa mempertahankan hati nuraninya.
Sekali lagi, inilah dua jalan intelektual, tergantung kita akan memilih jalan yang mana, atau bahkan memilih dua-dua jalan sekaligus. Tentu dengan konsekuensi masing-masing. Apapun jalan yang kita pilih, tentu tidak boleh ada yang dirugikan –khususnya keberpihakan terhadap kebenaran dan rakyat kecil.
Saya yakin perilaku segelintir itu, pada akhirnya akan berimbas kepada komunitas yang lebih luas. Jika hari ini ada sedikit yang melakukan kesalahan dan moralitas yang buruk, maka suatu saat komunitas parameter moral ini akan ditinggalkan dengan segala dampaknya. (st_aceh@yahoo.co.id)
Serambi Indonesia, 3 Juli 2021
https://aceh.tribunnews.com/2021/07/03/ujian-kaum-intelektual