Dr. Sulaiman Tripa 
Catatan ini disusun berdasarkan potongan-potongan pikiran, dengan bertumpu pada lima isu utama. Kelima isu yang saya maksud, yakni: Pertama, independensi pengadilan. Kedua, due process of …
Written by: Dr. Sulaiman Tripa
Published on:
Mengapa catatan ini lahir? Rasanya penting untuk sedikit saya beri penjelasan. Setidaknya, sebagai gambaran hingga sampai di mana nanti ia direncanakan. Pada dasarnya, catatan ini …
Written by: Dr. Sulaiman Tripa
Published on:
Ada masalah yang muncul belakangan, apakah UUPA itu perlu diubah? Dengan berbagai risiko dan peluang. Risiko, karena UU ini terkait dengan damai, jika tidak hati-hati, …
Written by: Dr. Sulaiman Tripa
Published on:
Dalam menyelenggarakan otonomi yang seluas-luasnya itu, masyarakat Aceh memiliki peran serta, baik dalam merumuskan, menetapkan, melaksanakan maupun dalam mengevaluasi kebijakan pemerintahan daerah. Undang-Undang ini mengatur …
Written by: Dr. Sulaiman Tripa
Published on:
Pada masa sebelum ada reformasi, penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak dijalankan sebagaimana mestinya, daerah tidak diberdayakan untuk mandiri melainkan dibuat serba tergantung dan harus mematuhi kehendak …
Written by: Dr. Sulaiman Tripa
Published on:
Indonesia memiliki empat daerah yang berstatus khusus, yakni mencakup Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Provinsi Papua, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. …
Written by: Dr. Sulaiman Tripa
Published on:
Dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, disebut pengertian otonomi daerah adalah pemberian kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional …
Written by: Dr. Sulaiman Tripa
Published on:
Ada sejumlah hal yang dipersiapkan dibahas terkait dengan penguatan kekhususan UUPA. Hal tersebut antara lain dalam hal wewenang gubernur sebagai wakil pemerintah, sebagian pihak menafsirkan …
Written by: Dr. Sulaiman Tripa
Published on: