Dalam menyelenggarakan otonomi yang seluas-luasnya itu, masyarakat Aceh memiliki peran serta, baik dalam merumuskan, menetapkan, melaksanakan maupun dalam mengevaluasi kebijakan pemerintahan daerah. Undang-Undang ini mengatur …
Written by: Dr. Sulaiman Tripa
Published on:
Pada masa sebelum ada reformasi, penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak dijalankan sebagaimana mestinya, daerah tidak diberdayakan untuk mandiri melainkan dibuat serba tergantung dan harus mematuhi kehendak …
Written by: Dr. Sulaiman Tripa
Published on:
Indonesia memiliki empat daerah yang berstatus khusus, yakni mencakup Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Provinsi Papua, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. …
Written by: Dr. Sulaiman Tripa
Published on:
Dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, disebut pengertian otonomi daerah adalah pemberian kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional …
Written by: Dr. Sulaiman Tripa
Published on:
Ada sejumlah hal yang dipersiapkan dibahas terkait dengan penguatan kekhususan UUPA. Hal tersebut antara lain dalam hal wewenang gubernur sebagai wakil pemerintah, sebagian pihak menafsirkan …
Written by: Dr. Sulaiman Tripa
Published on:
Realisasi ketentuan pelaksanaan dari UU Pemerintahan Aceh, antara lain sebagai berikut: Pertama, Peraturan Pemerintah tentang: (1) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Parpol Lokal, …
Written by: Dr. Sulaiman Tripa
Published on:
Sebagai undang-undang yang lahir dari kepentingan penyelesaian konflik secara damai, maka wajar bila berbagai kewenangan ditegaskan secara jelas (Tripa, 2011). Pada Pasal 7 Undang-Undang Pemerintahan …
Written by: Dr. Sulaiman Tripa
Published on:
Kelahiran Undang-Undang Pemerintahan Aceh berbeda dengan kelahiran undang-undang lain pada umumnya. Undang-Undang Pemerintahan Aceh yang ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, …
Written by: Dr. Sulaiman Tripa
Published on: